eKiosPulsa.com, Magetan –
PPh 21 merupakan salah satu komponen penghitungan gaji yang paling rumit karena banyaknya elemen yang harus diperhatikan saat menghitung PPh 21, apalagi dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
Artikel ini akan membahas tentang cara menghitung PPh 21 dengan nilai baru untuk mendapatkan persentase PPh 21 karyawan.
Apa itu pajak penghasilan 21?
PPh 21 adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atau WPOP sehubungan dengan penghasilan yang diperolehnya, baik berupa pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 diperoleh dengan cara mengurangkan penghasilan yang dihasilkan oleh orang tersebut, sedangkan untuk PPh 23 diperoleh dengan cara mengurangkan penghasilan yang dihasilkan oleh orang tersebut. PPh pasal 21 mengacu pada pemberian upah kepada perusahaan. Namun, PPh Pasal 21 juga dapat digunakan untuk kegiatan lain. Berikut adalah beberapa golongan pekerjaan yang dikenakan PPh Pasal 21:
- Penghasilan dari pekerjaan untuk waktu yang tidak terbatas.
- Penghasilan dari pekerjaan untuk waktu yang tidak terbatas.
- Penghasilan dari pekerjaan sebagai pengangguran
- Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final Pasal 21.
- Penghasilan lain.
UU PPh 21
Bagaimana ketentuan hukum tentang PPh Pasal 21? Berikut peraturan yang berlaku terkait PPh Pasal 21:
- UU No. 7 tahun 1983 sampai dengan UU No. 36 tahun 2008 yang mengatur tentang pajak penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan no. 252/PMK.03/2008 yang mengatur tentang penerapan pemotongan PPh yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, serta kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak no. PER-16/PJ/2023, yang berisi petunjuk teknis tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yang mengatur tentang pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan.
- Peraturan Menteri Keuangan no. 102/PMK.010/2023 tentang penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan harian atau mingguan dan pekerjaan tidak tetap lainnya yang tidak termasuk pajak penghasilan.
- Peraturan Pemerintah no. 68/2009 yang mengatur tentang tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan seperti pesangon, pensiun, jaminan hari tua, serta jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
- Peraturan Menteri Keuangan no. 16/PMK.03/2010 yang mengatur tentang mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan seperti pesangon, pensiun, jaminan hari tua, serta jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
Metode penghitungan gaji karyawan
Meski perhitungan PPh 21 diatur oleh DJP, namun pada praktiknya masing-masing perusahaan memiliki cara tersendiri dalam menghitung PPh 21 yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima pegawainya.
Ada 3 cara penghitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu:
Metode kotor (gaji kotor tanpa tunjangan pajak)
Metode bruto diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung sendiri PPh 21. Artinya, gaji pegawai tidak dipotong PPh 21.
Metode kenaikan kotor (gaji bersih dengan kredit pajak)
Metode kenaikan bruto diterapkan untuk karyawan atau penerima penghasilan yang menerima kredit pajak (kenaikan gaji terlebih dahulu) atas jumlah pemotongan pajak.
Metode bersih (gaji bersih dengan pajak perusahaan)
Metode bersih diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang menerima gaji setelah dikurangi pajak yang ditanggung perusahaan.
Perubahan aturan pajak penghasilan (PPh)
Pemerintah kembali melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disetujui DPR pada 7 Oktober 2023 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Oktober. 29 Tahun 2023, yang memuat ketentuan tentang PPh Pasal 21 (PPh 21).
Menurut keterangan resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, undang-undang ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih dianggap rendah, menutup celah praktik erosi pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.
Selain mencakup PPh 21, UU PT juga memasukkan beberapa ketentuan baru, seperti menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% secara bertahap hingga tahun 2025, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak. ( NPWP), ketentuan pajak karbon, tax amnesty II, hingga perubahan sanksi perpajakan.
Cara menghitung pajak penghasilan karyawan 21 terbaru berdasarkan undang-undang HE
sehubungan dengan perubahan UU HE, beberapa peraturan tentang pajak penghasilan (PPh) diubah, seperti:
1. Pajak dalam bentuk barang
Pembebasan pajak penghasilan dalam bentuk natura atau objek dari pemberi kerja, termasuk makanan dan minuman, dalam bentuk natura untuk daerah tertentu, dalam bentuk natura karena kondisi kerja (seragam, alat perlindungan kerja dan lain-lain), dalam bentuk natura yang berasal dari APBN/APBD, dan dalam bentuk natura. jenis dengan jenis dan batasan tertentu.
2. Pajak Penghasilan Pribadi (UMKM)
Perubahan tarif pajak final dari 0,5% (PP No. 23 Tahun 2023) menjadi 0% atau tanpa pajak untuk peredaran bruto tahunan sampai dengan Rp 500 juta.
3. Badan PPh
Tarif untuk tahun 2023 berubah dari 20% kembali menjadi 22%.
4. Pajak penghasilan pribadi
Perubahan tarif pajak dari Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36 dari tahun 2008.
Hal ini tentunya akan mempengaruhi perubahan perhitungan PPh 21 bagi karyawan perusahaan. Sebelum membahas cara menghitung PPh 21 untuk karyawan terbaru, perlu diketahui tingkat tarif pajak penghasilan UU PT.
Jika melihat tabel di atas, ada dua perubahan ketentuan. Pertama, tarif PPh 21 UU HE menjadi 5 lapis, dari sebelumnya 4 lapis (UU PPh). Pemerintah menambahkan tarif kelima yaitu untuk PKP di atas Rp 5.000.000.000 sebesar 35%.
Perubahan lainnya adalah pemerintah menaikkan batas penghasilan kena pajak (TIP) dengan tarif pajak 5%, dari sebelumnya Rp50 juta (UU PPh) menjadi Rp60 juta. Perubahan ini akan mempengaruhi penghitungan PPh 21 bagi pegawai yang memiliki PKP tahunan lebih besar dari Rp50 juta hingga Rp60 juta.
Jika sebelumnya mereka dikenakan tarif PPh 21 dua lapis yaitu 5% dan 15%, mulai tahun 2023 mereka hanya dikenakan satu tingkat tarif yaitu 5%. Artinya, dengan tarif PPh terakhir 21, para pegawai tersebut membayar pajak lebih rendah dari pajak yang dibayarkan sebelumnya.
Contoh penghitungan pajak penghasilan karyawan 21 Menurut UU HE
Contoh berikut dapat menggambarkan perubahan penghitungan PPh 21 pegawai berdasarkan UU No 7 mulai tahun 2023.
Back-end developer menerima gaji tetap dan tunjangan Rp 10.000.000 per bulan dari perusahaan, lajang tanpa tanggungan dan memiliki NPWP.
Perhitungan PPh 21 berdasarkan UU PPh:
Sedangkan dengan penghitungan PPh 21 UU PT diperoleh hasil sebagai berikut:
Dengan tarif PPh 21 2023 yang baru, karyawan akan membayar pajak lebih sedikit. Namun, sekali lagi, dampak tersebut hanya dirasakan oleh pegawai yang memiliki PKP lebih besar dari Rp50.000.000 per tahun.
Ini adalah simulasi:
Kesimpulan
Dari tabel di atas terlihat bahwa PKP di atas Rp50.000.000 akan dikenakan PPh 21 dengan aturan tarif PPh 2023 yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh saat ini. Sedangkan pegawai yang memiliki PKP sampai dengan Rp50.000.000,- tidak mengalami perubahan.
Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan? Dengan penjelasan di atas, UU PT dapat menjadi angin segar bagi perusahaan yang selama ini membayar tunjangan PPh 21 dan subsidi pajak penghasilan karyawan. Sebab, mulai 2023, perusahaan akan membayar lebih sedikit, yang berarti penghematan biaya.
Namun tetap saja, proses penghitungan PPh 21 merupakan proses yang merepotkan dan memakan waktu jika dilakukan secara manual.
Sebagai solusinya, Anda bisa mencoba menggunakan kalkulator PPh 21 yang akan memudahkan penghitungan pajak penghasilan Anda atau karyawan Anda secara gratis dan sederhana.
Apa yang kamu tunggu? Permudah perhitungan PPh 21 Anda dengan kalkulator PPh 21 di atas Link ini.
#Cara #menghitung #PPh #menurut #undangundang #terbaru #dengan #contoh #kumpulan #tips #dan #trik #toko #online #terbaik Cara menghitung PPh 21 menurut undang-undang terbaru dengan contoh – kumpulan tips dan trik toko online terbaik
Kamu pasti Berminat untuk Berbisnis topup ulang pulsa dan paket kuota, Karena selain bisa dijual ke orang lain juga bisa di pakai sendiri untuk menghemat pengeluaran Anda.
Kerana harga disini itu Harga GROSIR oleh sebab itu jauh lebih murah daripada isi pulsa di merchant atau di penjual online sekalipun, palagi via Bank / Banking pasti Mahal, selisih jauh harganya dengan server kami KIOS PULSA.
Momentum Berbisnis Ewallet dan Agen PPOB Di buka
Dagang Pulsa dan Distributor PPOB yakni Berjualan yang menguntungkan. Meskipun di masa pandemi, kebutuhan pulsa untuk masyarakat Indonesia menjadi suatu yang utama, seperti membayar tagihan, membeli pulsa kuota, voucher game, refill saldo emoney atau kebutuhan lain.
Semuanya bisa dijalankan di eKiospulsa.com sebagai Menjual pulsa murah yang menjanjikan. Berdagang di eKiospulsa.com bisa dikelola oleh siapa saja dengan modal kecil. Peluang masih terbuka lebar untuk membuka Menjual agen pulsa serta loket pembayaran ppob dengan eKiospulsa.com
Apakah Bisnis Pulsa dan Rumah PPOB di eKiospulsa.com?
Berjualan pulsa dan loket pembayaran ppob kami merupakan solusi Dagang buat masyarakat Indonesia yang {pingin|pengen|ingin|mau memiliki Bisnis pulsa elektronik, pulsa internet, paket sms & nelpon, Berbisnis isi ulang Go Pay, OVO, DANA, LinkAja, Shopee, dll, Usaha voucher gaming paling murah dan lengkap atau voucher tv kabel pasca bayar
Kesimpulan
Demikian Berita update paling panas soal Cara menghitung PPh 21 menurut undang-undang terbaru dengan contoh – kumpulan tips dan trik toko online terbaik
menggunakan tagar keyword #Cara #menghitung #PPh #menurut #undangundang #terbaru #dengan #contoh #kumpulan #tips #dan #trik #toko #online #terbaik